Penulis – Robby Maulana Zulkarnaen
Dalam kosmologi Sunda, kepemimpinan bukanlah panggung untuk memuaskan ego, melainkan sebuah presisi antara peran dan kepantasan. Peribahasa “Ngukur kaén ku karep” mengukur kain hanya berdasarkan nafsu pribadi menjadi peringatan keras bagi mereka yang memaksakan ukuran etika demi ambisi citra. Hari ini, peringatan itu mewujud nyata pada kepala para pemimpin birokrasi yang gemar melilitkan iket putih di tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Dahulu, melihat iket putih adalah melihat kejernihan seorang Resi yang telah selesai dengan dunia. Namun kini, kain yang sama justru hadir di balik meja kerja yang sarat intrik, seolah ingin mencuci wajah birokrasi yang kusam dengan deterjen simbolik.
Secara visual, fenomena ini menciptakan “Saru” sebuah pengaburan identitas yang disengaja. Iket putih dipaksakan bersanding dengan safari dinas dan sepatu sneakers, menciptakan tabir mistifikasi. Rakyat dibuat bingung: apakah mereka sedang berhadapan dengan pelayan publik yang kinerjanya wajib diuji, atau sosok sakral yang tak tersentuh kritik? Di balik lilitan itu, realitas bicara lain. Putihnya kain sering kali menjadi kontras yang menyakitkan bagi watak kepemimpinan yang otoriter, keputusan sepihak tanpa musyawarah, hingga praktik nepotisme. Iket putih tak lagi menjadi simbol kesucian melainkan seragam arogansi yang dipoles estetika tradisional.
Jika kita menilik naskah kuno Sanghyang Siksa Kandang Karesian (1518 M), prinsip “Satu laku, satu peran” adalah harga mati. Naskah tersebut menegaskan bahwa atribut karesian menuntut pemisahan mutlak antara kesucian batin seorang Resi (Jagat Alit) dengan syahwat kekuasaan seorang Ratu atau birokrat (Jagat Ageng). Memaksakan kain putih di tengah carut-marut birokrasi bukan sekadar salah kostum, melainkan bentuk “anarkisme simbolik”. Lebih jauh, penggunaan ini sering kali digunakan untuk menggiring opini publik bahwa sang pemimpin memiliki “koneksi ghaib” atau penasihat mistis—sebuah taktik purba untuk membungkam nalar kritis rakyat dengan otoritas spiritualitas semu.
Mari kita bercermin pada janji di balik lilitan tersebut. Jika putih melambangkan kejujuran, maka seharusnya tidak ada ruang bagi kebijakan “abu-abu” di bawah kepemimpinan tersebut. Namun satir pahitnya adalah putihnya kain di kepala sering kali menjadi tirai untuk menutupi kebijakan yang gelap. Ada kontradiksi yang menggelitik ketika seorang pemimpin ingin dianggap suci dan “terkoneksi dengan langit”, namun perilakunya di bumi masih sibuk membagi jabatan untuk kerabat. Ini bukan lagi soal melestarikan budaya, melainkan penggunaan estetika spiritual untuk melegitimasi kekuasaan yang antikritik. Kesucian bukan terletak pada lilitan kain, melainkan pada beningnya transparansi yang dirasakan rakyat.
Pada akhirnya, marwah seorang birokrat sejati terletak pada akuntabilitas, bukan pada kemampuannya membangun opini sebagai sosok suci melalui pencitraan. Mengembalikan iket putih pada tempatnya yang terhormat yakni pada ranah spiritualitas pribadi adalah cara terbaik untuk menghargai warisan leluhur. Sebab, sehebat apa pun seseorang ngukur kaén ku karep, kain itu tidak akan pernah bisa menutupi cacat kepemimpinan yang gagal menjaga amanah. Rakyat tidak butuh pemimpin yang tampak suci secara visual; rakyat butuh birokrasi yang bersih secara faktual.
