CITRAPEDIA | Gabungan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Ormas Bandung Barat Bersatu (GOBBB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Senin (7/9/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait tata kelola pemerintahan, birokrasi, pengelolaan anggaran, aset daerah hingga kebijakan rotasi dan mutasi ASN.
Salah satu tuntutan yang paling mencuri perhatian adalah desakan agar Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat.
Pupuhu BOOMS, Didin Suhendar, mengatakan tuntutan tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.
“Kami menilai carut-marutnya birokrasi, ketidaknetralan pejabat publik, kelalaian dalam pengamanan aset daerah serta lemahnya pengelolaan anggaran telah mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berpihak kepada rakyat,” ujar Didin.
Menurutnya, Sekda memiliki posisi strategis dalam pemerintahan sehingga kinerjanya perlu dievaluasi.
“Kami mendesak Bupati untuk segera mencopot dan mengganti Sekda Kabupaten Bandung Barat atas apa yang kami nilai sebagai kegagalan dalam memimpin birokrasi, persoalan netralitas serta kepemimpinan sebagai Ketua Tim Penilai Kinerja,” tegasnya.
Selain Sekda, GOBBB juga meminta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dievaluasi. Mereka menyoroti pengamanan aset daerah serta pengelolaan anggaran.
Massa juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kepala OPD berdasarkan kompetensi dan prinsip meritokrasi.
Persoalan rotasi dan mutasi ASN turut menjadi perhatian massa.
Didin meminta DPRD Kabupaten Bandung Barat ikut mengawasi proses tersebut dan melakukan audit terhadap kebijakan rotasi maupun mutasi yang telah dilakukan.
“Kami menuntut adanya audit terhadap proses rotasi dan mutasi yang telah dilaksanakan. Kalau ditemukan keputusan yang cacat prosedur, kami meminta untuk dikoreksi atau dibatalkan,” katanya.
GOBBB juga mendesak pemerintah merealisasikan serta menambah anggaran insentif RT/RW sesuai janji politik secara penuh, tepat waktu dan transparan.
Sementara itu, Ketua GOOL, Jack Rudi, menyoroti persoalan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Ia menilai pemerintah daerah harus lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan, rumah tidak layak huni serta pembangunan fasilitas publik.
“Kami melihat masih banyak persoalan yang harus segera diselesaikan. Masyarakat membutuhkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya, bukan hanya angka-angka dalam laporan,” ujar Jack Rudi.
Jack juga meminta DPRD Kabupaten Bandung Barat memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
“DPRD harus menjadi kontrol. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang tanpa ada evaluasi dan penyelesaian,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengapresiasi massa yang menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib.
“Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib. Saya hargai,” ujar Jeje.
Jeje mengatakan seluruh tuntutan yang disampaikan akan diterima dan dipelajari terlebih dahulu.
“Saya terima seluruh masukan. Izinkan saya memperdalam tuntutan dari teman-teman,” katanya.
Menurut Jeje, sejak awal dirinya bersama Wakil Bupati Asep Ismail memiliki komitmen untuk melakukan pembenahan di Kabupaten Bandung Barat.
“Saya hadir di sini dari awal dengan Pak Wakil Bupati mempunyai tujuan untuk membenahi Bandung Barat, mulai dari infrastruktur, pemerintahan hingga sumber daya manusianya,” ungkapnya.
Jeje meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan.
“Maka izinkan saya untuk melakukan pembenahan. Apa yang belum baik, mari kita perbaiki,” ujarnya.
Ia juga menyebut aksi tersebut sebagai momentum penting bagi pemerintah untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat.
“Sangat luar biasa aksi hari ini. Bandung Barat perlu masukan dari teman-teman ormas di Bandung Barat demi kepentingan Bandung Barat yang lebih baik dan lebih amanah,” katanya.
Jeje pun membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi.
“Jangan sungkan-sungkan sampaikan kepada saya bilamana ada aspirasi. Saya tidak susah untuk ditemui. Saya akan mengkaji apa yang disampaikan teman-teman,” tegasnya.
“Saya tidak mau ada bahasa, Bupati teu nyaho nanaon,” sambung Jeje.
Aksi tersebut menjadi momen bagi GOBBB untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD. Massa menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga mendapatkan tindak lanjut.***
