CITRAPEDIA |Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah (P3D) dimanfaatkan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk memastikan berbagai program pemerintah daerah berjalan sesuai harapan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha, menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Nur, P3D bukan sekadar agenda rutin ataupun kegiatan serupa reses. Program ini menjadi sarana DPRD untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah sekaligus menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi pengawasan masing-masing komisi.
“Melalui P3D, kami ingin memastikan program pemerintah benar-benar berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Ini berbeda dengan reses yang lebih fokus menyerap aspirasi warga,” ujar Nur Djulaeha saat kegiatan P3D di Perumahan Cimareme Indah, Kecamatan Ngamprah, Sabtu (18/7/2026).
Ia menjelaskan, beberapa program pembangunan mulai menunjukkan progres yang positif, terutama pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di bawah kepemimpinan Bupati Jeje Ritchie Ismail.
Selain itu, penanganan wilayah terdampak bencana di Kecamatan Rongga, khususnya kawasan Cibenda dan Cibedug, disebut mulai memasuki tahap penyelesaian. Bahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran lanjutan agar program tersebut dapat diteruskan hingga tahun 2027.
Meski demikian, Nur menegaskan bahwa berbagai program tersebut tetap memerlukan pengawasan agar realisasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di bidang olahraga, Komisi IV DPRD KBB juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat. Dukungan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan, termasuk perhatian terhadap atlet penyandang disabilitas yang selama ini dinilai masih menghadapi keterbatasan fasilitas.
“Setelah audiensi dengan Bupati, kebutuhan NPCI Kabupaten Bandung Barat mulai mendapat perhatian, baik terkait sarana, transportasi maupun akomodasi. Kami berharap dukungan ini terus ditingkatkan agar prestasi atlet disabilitas diimbangi dengan fasilitas yang memadai,” katanya.
Namun demikian, sektor pendidikan masih menjadi perhatian serius DPRD. Nur mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat sekitar 315 jabatan kepala sekolah yang belum terisi di Kabupaten Bandung Barat.
Menurutnya, kekosongan tersebut terjadi karena proses pengangkatan harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi calon kepala sekolah sebelum dilantik.
“Kami mendapat informasi bahwa proses diklat sedang berjalan dan mudah-mudahan pada akhir Juli 2026 pengisian kepala sekolah sudah mulai dilakukan sehingga tidak mengganggu tata kelola pendidikan,” jelasnya.
Selain persoalan kepala sekolah, DPRD juga mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan sistem zonasi pendidikan. Meski bertujuan menciptakan pemerataan akses pendidikan, pelaksanaannya dinilai masih memerlukan penyempurnaan agar tidak menimbulkan persoalan baru setiap tahun ajaran.
Nur juga mengajak media massa untuk terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah melalui pemberitaan yang objektif dan berimbang.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada keterbukaan informasi, pengawasan publik, serta sinergi antara pemerintah, DPRD, media, dan masyarakat,” pungkasnya.***
