CITRAPEDIA | Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terus mengintensifkan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang sehat dan harmonis.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, Yoppie Indrawan Iskandar, mengatakan kegiatan pembinaan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, yang meminta Disnaker lebih aktif turun langsung ke lapangan.
“Kami sedang berjalan di lapangan, terjun langsung untuk menggencarkan pembinaan. Sebenarnya sebelum ada sidak dari Pak Gubernur, Pak Bupati sudah memberikan instruksi dan saat ini sedang kami jalankan,” ujar Yoppie kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (16/7/2026).
Menurut Yoppie, pembinaan mencakup berbagai aspek norma ketenagakerjaan, mulai dari status hubungan kerja, jam kerja, pengupahan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga kepesertaan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Ia mengungkapkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih menjadi perhatian serius. Saat ini, baru sekitar 58 persen pekerja penerima upah di Kabupaten Bandung Barat yang telah terlindungi dalam program jaminan sosial tersebut.
“Termasuk status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang kemarin juga menjadi salah satu temuan Bapak Gubernur. Kami di Disnaker KBB sangat mendukung langkah Bapak Gubernur demi meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh ke depan,” katanya.
Yoppie menambahkan, Bupati Jeje juga telah menerbitkan surat edaran mengenai kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Karena itu, Disnaker terus melakukan pembinaan secara berkala kepada perusahaan agar seluruh pekerja mendapatkan haknya.
“Pak Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait Jamsostek. Kejadian di salah satu perusahaan kapur menjadi cerminan bahwa masih ada perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. Sesuai arahan Bupati, kami terus turun ke lapangan dan saya sendiri ikut melakukan pembinaan secara langsung,” ungkapnya.
Di Kabupaten Bandung Barat sendiri terdapat sekitar 17 perusahaan tambang aktif dan 45 perusahaan industri pengolahan batu serta kapur skala menengah dan kecil yang mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Seluruh perusahaan tersebut menjadi sasaran pembinaan agar mematuhi ketentuan ketenagakerjaan.
Selain BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker juga memastikan perusahaan mematuhi ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2026, menerapkan struktur dan skala upah, membayar upah tepat waktu, serta memenuhi hak pekerja atas lembur dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Dalam pembinaan tersebut, tim Disnaker memeriksa dokumen administrasi perusahaan, mulai dari data pengupahan, bukti pembayaran gaji hingga penerapan struktur dan skala upah.
“Kami menekankan bahwa tidak boleh ada pekerja yang menerima upah di bawah UMK. Seluruh hak normatif pekerja wajib dipenuhi secara tepat waktu dan transparan. Pembinaan ini dilakukan secara persuasif sebagai langkah pencegahan terjadinya perselisihan hubungan industrial,” tegas Yoppie.
Ia menjelaskan, kewenangan Disnaker Kabupaten Bandung Barat hanya sebatas melakukan pembinaan. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, hasilnya akan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat serta diteruskan kepada UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Apabila dalam pembinaan ditemukan pelanggaran, hasilnya akan kami laporkan kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dan ditembuskan kepada UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV. Kewenangan pengawasan hingga pemberian sanksi berada di tingkat provinsi, sedangkan kami di kabupaten fokus pada pembinaan,” tandasnya.
Melalui langkah tersebut, Disnaker Kabupaten Bandung Barat berharap seluruh perusahaan semakin patuh terhadap aturan ketenagakerjaan sehingga hak-hak pekerja terlindungi dan iklim hubungan industrial di Bandung Barat semakin kondusif.***
