Citrapedia.id |Di tengah arus digitalisasi yang kian cepat, kebutuhan akan data yang andal bukan lagi pilihan—melainkan fondasi utama bagi pemerintah dalam merancang pembangunan yang lebih tepat sasaran. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang mengambil langkah konkret untuk menjawab tantangan tersebut melalui penguatan ekosistem Satu Data Indonesia.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersama kabupaten/kota se-Jawa Barat, kini memasuki babak baru dalam tata kelola data daerah. Penguatan ini tidak hanya soal memenuhi aturan, tetapi tentang bagaimana data mampu menjadi “mesin akal” yang menggerakkan pengambilan keputusan publik.
Forum Satu Data Indonesia Tahun 2025 yang digelar di Kantor Bappeda Jabar menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi tersebut, Rabu 22/10/2025.
Data Bukan Sekadar Angka—Ia Menjadi Arah Pembangunan
Dalam forum ini, pandangan yang paling mengemuka adalah bagaimana data telah bergeser dari sekadar angka statistik menjadi instrumen yang menentukan arah kebijakan. Hanya dengan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi salah satu daerah yang menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola data berkualitas. Kepala Bappelitbangda KBB, Eriska Hendrayana, S.IP., M.M., memberikan perspektif menarik tentang pentingnya kolaborasi lintas daerah.
“Satu Data Indonesia bukan hanya dokumen, tetapi ekosistem. Di dalamnya ada standarisasi, ada validasi, ada kolaborasi. Dan semua itu adalah fondasi bagi kebijakan yang lebih tajam dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat,” ungkap Eriska.
Baginya, penguatan Satu Data Indonesia adalah investasi jangka panjang. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan.
Sinergi Daerah: Menyatukan Arah, Menguatkan Kapasitas
Forum ini menjadi ruang memperbaiki banyak hal—mulai dari pemahaman teknis hingga penyamaan langkah antar perangkat daerah. Eriska menegaskan bahwa Bappelitbangda KBB siap memperkuat perannya sebagai wali data, memastikan setiap organisasi perangkat daerah memiliki standar yang sama dalam mengelola data.
“Data bukan hanya urusan satu dinas. Ia adalah urusan seluruh perangkat daerah. Ketika satu tidak selaras, maka gambaran pembangunan menjadi kabur. Karena itu, sinergi adalah kunci,” tambahnya.
Melalui forum ini, KBB melihat peluang besar untuk mengoptimalkan integrasi data, terutama dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning).
Jawa Barat Membangun Ekosistem Data yang Tumbuh Bersama
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap melalui penguatan forum ini, seluruh kabupaten/kota dapat bergerak dalam irama yang sama—membangun tata kelola data yang tidak hanya terpadu, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang berkualitas, pembangunan daerah akan lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap berbagai tantangan.
Upaya ini menjadi bukti bahwa Jawa Barat tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi membangun masa depan perencanaan yang lebih cerdas, lebih terukur, dan lebih berdampak bagi masyarakat.***Bappelitbangda Bandung Barat.
