CITRAPEDIA | Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat (LAKI-KBB) menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Satgas Bandung Barat Berbenah yang diinisiasi Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail. Satgas tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi sekaligus mencegah praktik korupsi, termasuk dugaan jual beli jabatan dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Ketua LAKI-KBB, Gunawan Rasyid atau yang akrab disapa Guras, mengatakan pembentukan satgas yang melibatkan Inspektorat Daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Sejak awal kami memang mendorong agar reformasi birokrasi menjadi prioritas. Rotasi, mutasi, dan promosi jabatan harus dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan karena kepentingan tertentu,” ujarnya, Selasa (28/7/2026).
Menurut Guras, sejak pasangan Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail dilantik, LAKI-KBB telah menyampaikan sejumlah masukan strategis, salah satunya percepatan reformasi birokrasi melalui rotasi dan mutasi pejabat, terutama pada organisasi perangkat daerah (OPD) strategis, yang kemudian dilanjutkan hingga pejabat eselon III.
Ia menilai Kabupaten Bandung Barat selama ini kerap diwarnai isu dugaan jual beli jabatan maupun proyek yang terus berkembang di tengah masyarakat. Bahkan, pada akhir 2022 persoalan tersebut sempat menjadi perhatian aparat penegak hukum dan DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui pembentukan panitia khusus (Pansus), meski hasilnya dinilai belum memberikan kepastian kepada publik.
Karena itu, LAKI-KBB berharap Satgas Bandung Barat Berbenah mampu bekerja secara profesional dan independen dalam melakukan langkah-langkah pencegahan maupun penindakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
“Kami berharap Bupati tetap fokus dan konsisten menjalankan reformasi birokrasi. Jangan terpengaruh tekanan opini selama seluruh proses rotasi, mutasi, dan promosi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara transparan, cermat, dan akuntabel,” katanya.
Guras juga mengungkapkan, saat ini jajaran pengurus LAKI-KBB tengah melakukan pemantauan dan investigasi terhadap berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan praktik jual beli jabatan. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar setiap informasi dapat dipastikan kebenarannya dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Selain itu, LAKI-KBB mendorong Satgas Bandung Barat Berbenah untuk menindaklanjuti setiap informasi yang memiliki bukti awal yang kuat sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Tak hanya itu, LAKI-KBB juga mengajak DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan, sehingga upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dapat berjalan secara efektif.
Di akhir pernyataannya, LAKI-KBB mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat untuk turut mengawasi proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan penyimpangan yang didukung bukti yang memadai.
“Pengawasan masyarakat sangat penting. Jika memang ada bukti yang valid terkait dugaan penyimpangan, silakan laporkan melalui mekanisme hukum yang berlaku agar dapat diproses secara objektif. Masyarakat harus menjadi pengawas, bukan takut kepada pejabat,” pungkas Guras.***
