CITRAPEDIA| Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi pencapaian strategis bagi Kabupaten Bandung Barat karena berhasil mempertahankan opini WTP selama lima tahun berturut-turut sejak LKPD Tahun 2021. Secara keseluruhan, penghargaan tersebut merupakan raihan WTP yang keenam bagi daerah tersebut.
Bupati Bandung Barat, , menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat yang telah mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
“Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Hari ini Pemkab Bandung Barat kembali menerima Opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun 2025. Ini bukan sekadar penghargaan, melainkan wujud nyata dari pencapaian visi dan misi kita bersama untuk mewujudkan Bandung Barat AMANAH,” ujar Jeje, Selasa 9/6/2026.
Menurutnya, prestasi tersebut menjadi bukti komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga amanah masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Jeje menegaskan, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Opini WTP menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat atas fungsi pengawasannya yang luar biasa, serta kepada jajaran BPK RI yang terus memberikan bimbingan dan arahan. Namun saya juga mengingatkan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar tidak cepat berpuas diri. Predikat WTP ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kualitas infrastruktur dan layanan publik di Bandung Barat,” tegasnya.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian internal, meminimalkan potensi temuan, serta mengoptimalkan pemanfaatan APBD agar tepat sasaran demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 tersebut diterima langsung oleh Bupati Bandung Barat bersama Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam acara penyerahan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Prestasi ini semakin mengukuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.***(Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat).
