CITRAPEDIA| DPRD Kota Cimahi mulai mematangkan arah pembangunan hukum daerah tahun 2027. Sebanyak 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menjawab berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Penetapan Propemperda tersebut menjadi agenda penting dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Jalan Hj. Djulaeha Karmita Nomor 5, Kecamatan Cimahi Tengah, Rabu (4/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kota Cimahi dari Partai Demokrat, H. Edi Kanedi, didampingi Wakil Ketua II dari Partai Golkar, H. Nabsun. Sementara Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko dari PKS, berhalangan hadir, begitu juga Wakil Ketua II dari PDIP Agung Yudaswara.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Asisten I Hendra Gunawan, Asisten II Ahmad Nuryana, Asisten III Mochamad Roni, Forkopimda serta jajaran kepala perangkat daerah dan sejumlah undangan lainnya.
Dalam pembukaan sidang, Edi Kanedi menyampaikan bahwa rapat paripurna telah memenuhi ketentuan kuorum.
“Berdasarkan laporan Sekretariat DPRD, sebanyak 31 anggota DPRD hadir dalam rapat tersebut,” terang Edi.
Dengan terpenuhinya kuorum, rapat paripurna secara resmi dibuka untuk membahas agenda penyampaian dan penetapan Propemperda Kota Cimahi Tahun 2027.
Edi menegaskan pembentukan peraturan daerah merupakan bagian penting dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah.
“Regulasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian hukum serta menjadi payung bagi pelaksanaan program pembangunan,” ungkapnya.
Penyusunan Propemperda menjadi instrumen perencanaan yang sistematis untuk menentukan skala prioritas pembentukan peraturan daerah, baik yang berasal dari prakarsa DPRD maupun usulan Wali Kota.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Cimahi, Yun Susilowati, menyampaikan laporan hasil pembahasan Propemperda Tahun 2027.
Ia menjelaskan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terpadu, terarah, dan sistematis. Penyusunannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta peraturan terkait pemerintahan daerah.
“Berdasarkan hasil pembahasan dan kajian Bapemperda, terdapat 16 Raperda yang masuk dalam daftar Propemperda Kota Cimahi Tahun 2027,” ucap Yun.
Materi Raperda tersebut meliputi: pemberian penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan lembaga; perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perusahaan; pencegahan dan penanganan perilaku seksual berisiko; penyelenggaraan keolahragaan; pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, UMKM; pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; pencabutan Perda Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan; pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; pencabutan Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran; pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pasar Pemerintah; perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026; Pembentukan Dana Cadangan; Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027; dan APBD Tahun Anggaran 2028.
“Daftar tersebut mencerminkan luasnya ruang lingkup pembentukan regulasi daerah, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan pasar, keolahragaan, penanggulangan bencana, hingga tata kelola keuangan daerah,” beber Yun.
Sejumlah peraturan daerah lama juga diusulkan untuk dicabut atau diperbarui agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi dan produk hukum daerah tetap relevan.
Setelah laporan Bapemperda disampaikan, Sekretaris DPRD Kota Cimahi, Budi Raharja, membacakan rancangan keputusan DPRD mengenai Propemperda Tahun 2027. Dalam rancangan tersebut ditegaskan Propemperda menjadi pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi dalam pembentukan peraturan daerah selama tahun 2027.
Selain daftar Raperda yang telah ditetapkan, terdapat pula daftar kumulatif terbuka yang mencakup tindak lanjut putusan Mahkamah Agung, pengaturan APBD, serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan maupun kelurahan. Rancangan keputusan juga membuka ruang pengajuan Raperda di luar Propemperda dalam kondisi tertentu, seperti keadaan luar biasa, konflik, bencana alam, tindak lanjut kerja sama, kebutuhan mendesak, maupun adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Cimahi Ngatiyana memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya kualitas regulasi daerah.
“Sebuah kota tidak cukup hanya dibangun dengan anggaran, program, dan infrastruktur. Kota juga harus dibangun dengan aturan yang baik, adil, dan memberikan kepastian,” tegas Ngatiyana.
Ia menilai, Propemperda 2027 tidak boleh dipandang hanya sebagai daftar rancangan yang harus diselesaikan setiap tahun. Propemperda harus menjadi instrumen perencanaan strategis sekaligus pengendali arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia memberikan empat penekanan penting. *Pertama,* kualitas harus lebih diutamakan daripada kuantitas. Tidak sedang berlomba menghasilkan sebanyak mungkin peraturan daerah. *Kedua,* setiap Raperda harus berangkat dari persoalan nyata dan didukung kajian yang kuat, baik aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. *Ketiga,* masyarakat harus dilibatkan secara bermakna, aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. *Keempat,* setiap regulasi harus memiliki arah implementasi yang jelas, didukung kesiapan kelembagaan, SDM, anggaran, serta instrumen pengawasan.
Lebih lanjut, Ngatiyana menegaskan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam pembentukan peraturan daerah harus dibangun berdasarkan semangat kemitraan dan kolaborasi. Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, namun harus bermuara pada satu tujuan, yakni menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Cimahi.
“Sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Cimahi dan DPRD diharapkan mampu melahirkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan,” tandasnya.
Penetapan Propemperda 2027 ini sekaligus menjadi pekerjaan bersama. Keberhasilan sebuah peraturan daerah bukan hanya diukur dari proses pembahasan hingga pengesahannya, melainkan dari sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.***
