CITRAPEDIA | Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mulai mengarahkan strategi pemerintah daerah menghadapi penyusunan APBD 2027. Tantangan utama yang muncul adalah rancangan anggaran yang masih mengalami defisit Rp58,37 miliar.
Persoalan tersebut disampaikan Jeje dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat, Selasa (11/8/2026).
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp2,66 triliun. Sementara belanja daerah dirancang Rp2,718 triliun.
Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 masih mengalami defisit Rp58,37 miliar.
“Terhadap defisit tersebut, kita masih menunggu penetapan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat,” kata Jeje.
Meski menghadapi defisit, Jeje memastikan pemerintah daerah akan melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat kemampuan fiskal.
Salah satunya dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembaruan data wajib pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan penagihan serta perbaikan tata kelola.
Pemkab Bandung Barat juga akan mendorong investasi dan mengoptimalkan potensi daerah sebagai sumber pertumbuhan pendapatan.
Di sisi belanja, Jeje menegaskan efisiensi menjadi perhatian utama. Anggaran diarahkan agar lebih produktif dan benar-benar mendukung program prioritas serta pelayanan masyarakat.
“Kami optimistis hal ini dapat diselesaikan sebelum penetapan APBD 2027,” ujarnya.
Transportasi Jadi Agenda Strategis
Di luar persoalan anggaran, Jeje juga mendorong perubahan regulasi sektor perhubungan.
Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dinilai penting untuk menyesuaikan sistem transportasi Bandung Barat dengan perkembangan kawasan Cekungan Bandung.
Pemerintah daerah menargetkan sistem transportasi yang lebih aman, tertib dan terintegrasi.
Salah satu yang disiapkan adalah dukungan terhadap Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung melalui penataan rute, penyediaan feeder serta penguatan simpul transportasi lokal.
Jeje berharap penguatan transportasi umum dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus membantu mengurai kemacetan.
“Penataan rute dan fasilitas transportasi juga diharapkan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum dan pada akhirnya mengurai kemacetan di Bandung Barat,” katanya.
Aset Daerah Ikut Dibenahi
Jeje juga menyoroti pengelolaan barang milik daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyiapkan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk memperkuat tata kelola aset pemerintah.
Menurut Jeje, aset daerah tidak boleh hanya tercatat dalam administrasi, tetapi harus memiliki status jelas, terawat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Setiap aset daerah harus memiliki status yang jelas, tercatat, terawat dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Tiga agenda tersebut kini masuk tahap pembahasan bersama DPRD.
Jeje berharap pembahasan tidak berhenti pada aspek regulasi, tetapi menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat fiskal daerah, memperbaiki pelayanan publik dan mendorong pembangunan Bandung Barat.
“Semoga seluruh proses ini menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kabupaten Bandung Barat,” pungkas Jeje.***
