CITRAPEDIA | Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke layanan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung Barat, Rabu (29/4/2026). Sidak tersebut dilakukan setelah muncul keluhan dari seorang warga asal Kecamatan Rongga yang mengaku kesulitan mengurus akta kelahiran anaknya.
Dalam sidak tersebut, Bupati Jeje turut menghadirkan warga yang bersangkutan, yakni Siti, untuk mendengarkan langsung kronologi kejadian yang sempat viral di media sosial.
Siti mengungkapkan, dirinya datang dari Kecamatan Rongga ke MPP Kabupaten Bandung Barat pada Senin (27/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB untuk mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Namun setelah menunggu cukup lama, ia mendapat informasi dari petugas bahwa layanan telah ditutup.
“Saya datang sekitar jam sepuluh dari Rongga. Menurut petugas yang di dalam, katanya sudah close sekitar jam satu,” ujar Siti saat ditemui bersama Bupati Bandung Barat.
Saat berada di area parkiran MPP, Siti mengaku sempat didatangi seseorang yang menawarkan bantuan untuk mengurus dokumen tersebut.
“Saat saya lagi di parkiran ada yang menawarkan jasa untuk membuat akta kelahiran dan KIA. Mungkin bapaknya kasihan sama saya dan akhirnya dibantu sampai selesai. Dia tidak menargetkan harus bayar berapa, tapi saya memberi Rp100 ribu,” katanya.
Ia mengaku terpaksa menerima bantuan tersebut karena khawatir harus kembali pulang tanpa membawa hasil, mengingat jarak perjalanan dari Rongga ke pusat pemerintahan cukup jauh.
“Saya berpikir agar tidak bolak-balik lagi. Kalau pulang tidak bawa apa-apa percuma, karena perjalanan saya jauh,” tuturnya.
Siti juga berharap pelayanan administrasi kependudukan bisa lebih dekat dengan masyarakat, misalnya melalui layanan di tingkat kecamatan atau desa.
“Harapannya kalau bisa pelayanan dibuat di kecamatan atau desa supaya tidak jauh,” ujarnya.
Menanggapi kejadian tersebut, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengaku telah berbincang langsung dengan Siti untuk mengetahui kronologi kejadian secara utuh.
“Terutama saya ucapkan terima kasih, dan saya sudah bertemu dengan Teh Siti yang kemarin viral dipersulit saat mengurus akta kelahiran,” katanya.
Menurut Jeje, dari hasil pembicaraan sementara diduga terjadi miskomunikasi dalam pelayanan. Namun demikian, pihaknya tetap akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait dugaan praktik percaloan di lingkungan MPP.
“Tadi saya sempat berbincang dan menyaksikan bagaimana kronologinya. Selain adanya miskomunikasi, tentunya kita juga melakukan evaluasi karena masih ada praktik calo di MPP ini,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak akan mentolerir praktik tersebut dan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Saya tidak ingin ke depan terjadi hal-hal seperti ini lagi. Saya minta Inspektorat melakukan pemeriksaan, dan saya tidak segan menindak tegas jika ditemukan ada orang dalam yang bekerja sama dengan calo. Mekanismenya bisa sampai pemecatan tidak dengan hormat,” tegasnya.
Jeje juga menilai pelayanan publik seharusnya memudahkan masyarakat, bukan justru mempersulit.
“Pelayan publik yang seharusnya menjadi kemudahan bagi masyarakat, kok malah dipersulit. Kita akan melakukan evaluasi supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Jeje juga menyampaikan permohonan maaf kepada Siti dan keluarganya atas ketidaknyamanan yang terjadi.
“Saya mohon maaf kepada Teh Siti dan keluarga. Ke depan insya Allah tidak akan ada lagi kesulitan bagi warga dalam mengurus administrasi kependudukan,” ujarnya.
Ia juga meminta kepala dinas yang baru agar lebih sigap dalam memastikan pelayanan berjalan optimal, termasuk mendorong agar layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan di tingkat kecamatan maupun desa.
“Saya percayakan kepada kepala dinas yang baru supaya lebih sigap. Jangan sampai ada masyarakat kesulitan. Kalau bisa pelayanan administrasi kependudukan berjalan di kecamatan dan desa sehingga warga tidak perlu jauh-jauh ke kantor pemda,” katanya.
Pemkab Bandung Barat, lanjut Jeje, juga akan melakukan investigasi untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan percaloan yang memiliki akses ke dalam sistem pelayanan.
“Kita akan melakukan investigasi dulu kesalahannya di sebelah mana. Setelah ada hasilnya baru kita evaluasi sistemnya. Pastinya harus ada pembaruan karena sekarang masih banyak kekurangan,” pungkasnya.
Bupati Jeje Sidak MPP, Temui Ibu yang Viral Usai Kesulitan Urus Akta Kelahiran
