CITRAPEDIA | Ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Bandung Barat menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (27/4/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana impor 105.000 unit mobil pick up dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ketua SPSI Kabupaten Bandung Barat, Kiki Permana Saputra, mengecam keras rencana impor tersebut. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi melemahkan industri otomotif nasional serta merugikan tenaga kerja dalam negeri.
“Kami menolak rencana impor ini karena dapat mengancam keberlangsungan industri otomotif nasional dan berpotensi mengurangi kesempatan kerja bagi buruh Indonesia,” ujar Kiki dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa alasan utama penolakan dari kalangan buruh. Pertama, impor kendaraan dalam jumlah besar dinilai dapat melemahkan industri otomotif dan industri komponen dalam negeri, padahal Indonesia dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan kendaraan operasional secara mandiri.
Kedua, kebijakan impor mobil pick up dalam jumlah besar dianggap tidak memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja nasional karena kendaraan tersebut datang dalam kondisi siap pakai.
“Kalau barangnya datang sudah jadi, lalu di mana peluang penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia?” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti potensi persoalan ketersediaan suku cadang serta layanan bengkel bagi kendaraan impor tersebut, terlebih kendaraan itu direncanakan untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar hingga ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil di Indonesia.
Menurut Kiki, kebijakan impor barang jadi secara masif juga berpotensi memicu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja di sektor industri otomotif nasional.
Ia menilai rencana impor kendaraan operasional tersebut perlu dikaji secara komprehensif oleh pihak terkait, termasuk dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri yang sudah mampu memproduksi kendaraan secara mandiri.
Kiki juga mencontohkan kendaraan kepresidenan Garuda Limousine (MV3) yang diproduksi oleh perusahaan nasional sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan dalam memproduksi kendaraan sendiri.
“Presiden sudah memberikan contoh agar kita lebih mencintai produk dalam negeri. Maka seharusnya kebutuhan kendaraan operasional juga memprioritaskan produksi nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini sejumlah perusahaan otomotif global bahkan mulai membangun pabrik produksi di Indonesia, termasuk di wilayah Subang, Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri otomotif nasional memiliki potensi besar untuk terus berkembang.
SPSI berharap rencana impor mobil pick up tersebut dapat dibatalkan secara permanen, sehingga kebutuhan kendaraan operasional dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri.
“Semoga dengan adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan lebih mengutamakan produk dalam negeri,” pungkasnya.***
