citrapedia.id |Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) melalui langkah percepatan dan peningkatan kinerja.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, membuka kegiatan Kick Off Implementation Support Mission di Aula Prona, Jakarta, Senin (6/10/2025), dengan memaparkan lima langkah strategis untuk memastikan ILASPP berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Pudji menegaskan bahwa keberhasilan ILASPP tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada komitmen dan integritas seluruh pelaksana program.
“Keberhasilan ILASPP tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi oleh cara kita menjaganya,” ujarnya.
Pudji menjabarkan lima langkah utama percepatan ILASPP, yaitu:
1. Optimalisasi anggaran dan pemanfaatan kegiatan potensial pada Triwulan IV.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui kajian dan pelatihan bersama mitra strategis.
3. Penguatan peran Steering Committee agar arah kebijakan lebih fokus.
4. Percepatan proses pengadaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.
5. Penyusunan Annual Work Plan (AWP) 2026 yang wajib disampaikan ke Kementerian Keuangan pada November 2025.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam seluruh tahapan pelaksanaan program.
“Mari kita pastikan program ini dijalankan secara akuntabel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wujudkan hasil kerja yang reliable dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Pudji, ILASPP harus dijalankan dengan semangat kolaboratif dan menghindari sekat-sekat birokrasi. “Jangan hanya puas dengan seremonial atau angka-angka di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah hasil nyata untuk masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa ILASPP merupakan program strategis nasional dengan dukungan pembiayaan dari Bank Dunia sebesar 653 juta dolar AS atau sekitar Rp11,08 triliun. Program ini berlangsung selama lima tahun, dari 2025 hingga 2029, dan melibatkan tiga kementerian/lembaga utama.
Per 30 September 2025, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tercatat sebesar Rp44,226 miliar atau 9,03% dari total pagu 2025 sebesar Rp0,49 triliun.
Dari pihak Bank Dunia, Task Team Leader Willem van der Muur menegaskan pentingnya memperhatikan aspek pengadaan dan mitigasi risiko agar ILASPP berjalan lancar dan produktif.
“Kami berharap misi ini memperkuat komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia demi mewujudkan tujuan besar proyek ini,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Deputi Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Nazib Faizal, bersama jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, serta Bank Dunia.***Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional .
